Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana menerangkan Kota Bandung sebagai daerah pertama di Indonesia yang meminta langsung pembelajaran Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) dari KPK.
Program ini diluncurkan melalui Bandung Learning Center, Senin 22 September 2025.
“Kota Bandung adalah kota pertama yang meminta kepada KPK untuk melaksanakan PADI. Bandung menjadi salah satu pilot project yang mudah-mudahan bisa direplikasi oleh daerah lain,” kata Wawan.
Ia menjelaskan bahwa PADI merupakan bagian dari tiga pendekatan KPK dalam pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
Dari ketiganya, pendidikan dianggap paling fundamental karena menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini hingga akhir hayat.
“Konten dari LMS (Learning Management System) KPK ditransfer ke Bandung, lalu dikembangkan lagi. Hari ini di-launching untuk 16.000 ASN, dari pejabat tinggi hingga staf,” ungkap Wawan.
Menurutnya, dengan mengikuti PADI, seluruh ASN akan memiliki pemahaman yang sama terkait korupsi.
“Kalau pengertiannya sama, pejabat dan pegawai tidak bisa kongkalikong lagi. Target kita jelas, menghapus korupsi di Bandung,” ujarnya.
Program ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga pembelajaran mengenai modus korupsi yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman, termasuk yang menggunakan teknologi baru.
“Konten PADI dinamis. Misalnya, modus dengan cryptocurrency, itu akan masuk sebagai pembelajaran. Jadi pemahaman ASN akan selalu relevan dengan kondisi terbaru,” kata Wawan.
Klik informasi detail tentang Bandung Raya di golalibandung.my.id
Tujuan
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut PADI sebagai bentuk pencegahan dini terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Program ini untuk semua ASN di Pemkot Bandung. Bentuk sosialisasi agar kita punya patokan yang jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kolaborasi dengan KPK ini levelnya sudah sangat struktural,” ujarnya usai Launching Pembelajaran Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin 22 September 2025.
Farhan berharap, pelaksanaan PADI dapat meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kota Bandung. Saat ini skor SPI Bandung masih di bawah target yang ditetapkan KPK.
“SPI kita masih harus dikejar sampai di atas angka 79. Dengan adanya program ini, saya berharap bisa memperbaikinya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan, program PADI harus dijalankan berkelanjutan.
“Setiap tahun wajib ada pendidikan antikorupsi. Harapan saya, siapapun wali kotanya nanti, program ini tidak boleh berganti. Inovasi ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.(Humas Pemkot Bandung/Golali.id)