Presiden Jokowi meresmikan peluncuran GovTech Indonesia (INA Digital) di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Pada acara itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya melayani, bukan mempersulit dan malah memperlambat urusan masyarakat.
“Sehingga yang jadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, kemudahan urusan masyarakat,” ujar Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar mulai tahun ini baik instansi pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru, platform baru.
Menurutnya, hingga saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi milik kementerian/lembaga hingga pemda yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegerasi sama sekali.
“Kalau ada (aplikasi) yang baru, ada yang baru lagi, apa yang terjadi, instal lagi, isi data lagi, ruwet. Inilah yang kita stop,” tegas Kepala Negara.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita,” tambahnya.
Jokowi pun ingin GovTech yang diluncurkan hari ini terus menguat, dimana dalam satu portal terdapat layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya.
“Satu portal terintegerasi, yang kita namakan INA Digital,” ungkap Presiden.
Selanjutnya, Jokowi menyebut bahwa selain infrastruktur digital, ASN juga harus disiapkan menjadi talenta digital yang siap menjalankan sistim digitalisasi yang baik.
Ia pun berpesan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemda harus bersama melakukan integrasi. Pun dalam hal yang bersamaan harus meninggalkan egosentris dan mindset-mindset lama. (Humas Pemprov Jabar/Golali.id)
foto : instagram Jokowi