Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan DPRD Provinsi Jabar telah menandatangani persetujuan usulan tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, pada Kamis 28 April 2022.
Mengutip rilis HUMAS PEMPROV JABAR, ketiga CDPOB tersebut yaitu :
1.Kabupaten Cianjur Selatan
Memiliki 14 kecamatan dengan ibu kota Sindangbarang
2.Kabupaten Tasikmalaya Selatan
Memiliki 10 kecamatan dengan ibu kota Karangnunggal
3.Kabupaten Garut Utara
Terdapat 11 Kecamatan ibu kotanya Cibiuk.
Dengan telah dipenuhinya syarat administrasi di tingkat provinsi, langkah selanjutnya adalah berkas usulan tiga CDPOB itu akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dikaji.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan Kementerian Dalam Negeri nantinya akan melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan administrasi. Kemudian hasilnya disampaikan kepada DPR dan DPD RI.
“Jika disetujui oleh DPR dan DPD RI, maka pemerintah akan membentuk tim independen,” kata Kang Emil.
Tugas dari tim independen ini, kata Kang Emil, mengkaji persyaratan dasar kapasitas daerah yang terdiri dari tujuh parameter. Antara lain, geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
Seperti diketahui saat ini pemerintah pusat masih belum mencabut moratorium pemekaran daerah. Untuk itu daerah induk diminta agar memanfaatkan momentum tersebut untuk mengoptimalkan kapasitas daerah.
“Sehingga pada saat moratoriumnya dicabut, pemekaran disetujui oleh pemerintah pusat karena sudah memenuhi semua aspek kelayakan,” sebut Kang Emil.
Saat ini jumlah kabupaten/ kota di Jabar hanya 27 daerah, padahal jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa. Kang Emil mengatakan, jumlah ideal kabupaten/ kota dengan penduduk sebanyak itu adalah 40 daerah.
Kang Emil meyakini pemekaran daerah akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Selain itu kecepatan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Pun dengan kualitas pelayanan publik yang bisa cepat dan dekat dengan masyarakat.
“Tentunya kualitas tata kelola pemeritahan secara umum juga akan meningkat,” ujar Kang Emil.(Yatni Setianingsih/Golali.id)
foto : google maps
