/Inilah Pajak yang Dikelola Pemprov Jabar

Inilah Pajak yang Dikelola Pemprov Jabar

Mengutip website Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar bapenda.jabarprov.go.id, berikut pendapatan pajak yang dipungut dan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Bahan bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah pertamax, premium, solar, dan sejenisnya.

3) Pajak Air Permukaan

Objek dari Pajak Air Permukaan adalah :

Pengambilan air permukaan;
Pemanfaatan air permukaan; dan
Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;

Sedangkan pengecualikan dari objek Pajak Air Permukaan, yaitu :

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

4) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.

Penerapan pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk adanya rokok ilegal.

Dimana penerimaan pajak rokok ini dialokasikan paling sedikit 50 persen (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan pajak rokok maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

5) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

6) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

I. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Retribusi Pelayanan Pendidikan;
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Retribusi Tempat Pelelangan;
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Retribusi Penyeberangan di Air;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

III. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Retribusi Izin Gangguan;
Retribusi Izin Trayek;
Retribusi Izin Usaha Perikanan;
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). (Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

Itulah 6 retribusi yang dikelola dan dipungut Pemprov Jabar. (Yatni Setianingsih/Golali.id)

foto : Humas Pemprov Jabar