/Inilah Angka Indikator Aspek Pelayanan Publik SPBE Kota Bandung

Inilah Angka Indikator Aspek Pelayanan Publik SPBE Kota Bandung

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung, secara keseluruhan mencapai angka 3,61.

Dari 8 indikator SPBE, capaian indikator SPBE Kota Bandung yang paling tinggi terdapat pada Aspek Pelayanan Administrasi dan Aspek Pelayanan Publik.

Aspek Pelayanan Administrasi mencapai nilai 4 dari 5. Sedangkan Aspek Pelayanan Publik mencapai nilai 4,5 dari 5.

Dalam rapat evaluasi SPBE di Balai Kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, SPBE merupakan instrumen pemerintah untuk hadir di hadapan masyarakat dalam memberikan pelayan publik.

“SPBE ini merupakan langkah kita untuk bisa memberikan pelayanan publik yang segala sesuatunya serba mudah,” ucap Ema, Senin 13 Februari 2023.

Oleh karena itu, Ema menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan SPBE dengan optimal. Sebab tanggung jawab SPBE bukan hanya milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) semata.

“Semua OPD harus terintegrasi sistemnya. Jangan sampai SPBE hanya berupa pendekatan formalitas semata. Semua OPD harus fasih saat ditanya SPBE,” tegasnya.

8 indikator SPBE

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana memaparkan, 8 Indikator SPBE di antaranya Aspek Kebijakan Internal SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Pelaksanaan Audit SPBE, Pelayanan Administrasi, dan Pelayanan Publik.

“Domain Manajemen SPBE menjadi indikator yang perlu dibenahi ke depannya. Kita hanya memperoleh 2,55,” ujar Yayan.

Survei tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) sebagai asesor.

Survei disebar ke 1.300 responden untuk menilai beberapa aplikasi dan sistem pelayanan Pemkot Bandung, seperti New Bimma maupun sistem perizinan.

“Ada lima kota yang memiliki penilaian terbaik, di antaranya DKI Jakarta, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, dan Sumedang,” ungkapnya.

Bobot domain paling tinggi ada pada aspek layanan SPBE berkisar 46 persen. Maka dari itu, Yayan menuturkan, selanjutnya Diskominfo akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) agar arsitektur SPBE bisa semakin lebih baik ke depannya.

“Manfaat dari arsitektur tersebut adalah sebagai acuan perencanaan untuk mengefektifkan dan efisienkan anggaran dari masing-masing OPD. Jangan sampai di masing-masing OPD ada aplikasi yang sama,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, target nasional SPBE di tahun 2023 adalah 2,6. Lalu, target di RPJMD Kota Bandung tahun 2023 yakni 3,35.

“Untuk realisasi tahun 2022 kemarin, mencapai total 3,61. Sedangkan untuk target optimal 2023 harapannya mencapai 4,0,” imbuhnya.

Ia berharap, OPD dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan SPBE, serta lebih aktif dalam membangun SPBE.

Di tempat yang sama, Asisten Daerah I Kota Bandung, Asep Saeful Gufron mengatakan, salah satu manfaat dari SPBE yang dirasakan dan sudah rutin diimplementasikan adalah surat elektronik.

Meski ia akui, masih ada beberapa hal terkait surat online yang perlu disempurnakan agar lebih maksimal.

“Surat menyurat sudah secara elektronik. Surat cuti juga sudah terintegrasi dengan BKPSDM. Namun, dalam regulasi BKPSDM masih harus melampirkan surat yang bertanda tangan basah. Tidak bisa elektronik saja. Hal-hal seperti ini yang harus disempurnakan,” ungkap Asep. (Humas Pemkot Bandung/Golali.id)

Foto : Humas Pemkot Bandung