/Ini Keuntungan Mal Pelayanan Publik Digital

Ini Keuntungan Mal Pelayanan Publik Digital

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menyebutkan, MPP Digital memiliki beberapa keuntungan, yakni lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa batasan jarak dan waktu, pelayanan lebih efisien dan cepat, serta membutuhkan biaya pengelolaan yang lebih murah daripada MPP secara fisik.

“Kalau kita melihat rata-rata pembangunan MPP fisik kurang lebih rata-rata Jabar ada di angka 9 sampai 10 miliar rupiah per kabupaten kota. Namun dengan MPP Digital, biaya kita akan lebih murah. Mungkin antara 300 sampai 500 juta rupiah untuk 27 kabupaten/kota,” jelas Setiawan.

Dengan MPP Digital ini, kata Setiawan, pemenuhan kebutuhan daerah akan MPP akan selesai lebih cepat. Ditargetkan, seluruh kabupaten/kota dapat mulai menerapkan layanan MPP Digital ini pada tahun 2023.

“Dengan cara MPP Digital, harusnya di tahun 2023 semuanya sudah selesai. Kita targetkan demikian. Tapi kalau pakai fisik, belum tentu selesai satu tahun anggaran,” kata Setiawan.

Inovasi MPP Digital ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) RI dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Diah Natalisa mengatakan, MPP Digital dari Jabar ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Ia juga mengapresiasi DPMPTSP Jabar yang selalu mendampingi penerapan MPP.

“Kami ingin memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Jabar yang telah melakukan terobosan, kami sangat bangga selama ini Perpres No 89 tahun 2021 itu fokus kepada kabupaten/kota yang memiliki DPMPTSP, untuk dapat melakukan integrasi layanan,” ungkap Diah.

“Alhamdulillah, Pemprov Jabar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sudah menunjukkan komitmen yang begitu tinggi untuk mengakselerasi percepatan integrasi layanan,” imbuhnya.

103 MPP

Diah melaporkan, secara umum jumlah MPP fisik yang sudah beroperasi di Indonesia sudah mencapai 103 MPP. Jumlah tersebut akan ditambah 175 MPP yang rencananya akan diresmikan pada tahun 2023 mendatang.

Meski demikian, Diah mengatakan konsep MPP Digital ini akan dijadikan prioritas, supaya dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

“Jabar sudah menginisiasi, dan kami tentu juga sudah punya konsep untuk membantu semua kabupaten kota di Indonesia menerapkan MPP Digital,” ucap Diah.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo mengatakan bahwa MPP Digital ini menjadi salah satu upaya untuk melakukan transformasi birokrasi digital.

Ia berharap, MPP Digital dapat direplikasi di provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, dalam rangka mewujudkan satu data terintegrasi yang dapat digunakan secara nasional.

“Jadi program reformasi birokrasi ini diarahkan untuk menuju pada quantum repreform, yaitu reform yang melompat, tidak step by step, tetapi melakukan perubahan yang holistik pada waktu yang bersamaan. Dan ini merupakan apa yang disebut dengan transformasi birokrasi digital,” papar Eko.

“Kita mengapresiasi Jabar sudah memulai ini dengan MPP Digital. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi provinsi dan kabupaten/kota yang bisa membangun MPP Digital,” pungkasnya. (Humas Pemprov Jabar/Golali.id)

Foto : Humas Pemprov Jabar