Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, memastikan akan terus mengakselerasi layanan kesehatan masyarakat.
Hal itu dibuktikan dengan alokasi 22 persen APBD Kota Bandung tahun 2022 untuk bidang kesehatan. Jumlah ini dua kali lipat lebih besar dari rekomendasi Pemerintah Pusat, yaitu 10 persen.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna dalam Monitoring dan Evaluasi Faskes dengan Pemangku Kepentingan di Kota Bandung, Selasa 11 Oktober 2022.
“Dalam Undang-undang, 10 persen APBD diperutukkan bagi (bidang) kesehatan. Pada pelaksanaannya, kami di Kota Bandung mengalokasikan 22-29 persen APBD untuk kesehatan,” ujar Ema.
Ia menambahkan, komitmen Pemkot Bandung dalam menghadirkan layanan kesehatan ditopang oleh seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandung.
Mulai dari 80 puskesmas dan 38 rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung.
Selain itu, Ema menyebut, fasilitas di layanan kesehatan (Rumah Sakit) milik Pemkot Bandung terus beradaptasi sehingga tidak kalah dengan fasilitas milik rumah sakit swasta.
Ia berharap, ke depannya layanan dasar kesehatan di Kota Bandung dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakangnya.
“Untuk mencapai hal tersebut, kita semua perlu saling bergandengan tangan untuk mengeliminasi potensi masalah pada layanan kesehatan bagi masyarakat,” pesan Ema.
Ema juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan yang ada di Kota Bandung. Ia menyebut, pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga, di mana kekuatan tenaga kesehatan di Kota Bandung telah teruji.
“Jadi setelah forum ini, saya harap kita semua punya visi yang sama: menghadirkan layanan kesehatan yang maksimal. Laju atraksi Kota Bandung akan sangat pesat di kemudian hari, sehingga pelayanan maksimal menjadi sebuah keniscayaan,” ucapnya.
Akselerasi layanan
Senada dengan Ema, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian memastikan Pemkot Bandung bertekad kuat dalam mengakselerasi layanan kesehatan.
“Pemkot punya komitmen kuat dalam hal ini (akselerasi layanan kesehatan). Jadi kami terbuka untuk berkomunikasi (terkait koordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan swasta),” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat, dr. Kamaruzaman menekankan, seluruh penyedia layanan kesehatan di Jawa Barat perlu mengakselerasi layanannya.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar stakeholder pun menjadi hal yang sangat penting.
“Kami berharap, rumah sakit di Jawa Barat bisa keep in touch untuk saling meningkatkan kolaborasi, komunikasi integrasinya demi terciptanya layanan kesehatan yang prima,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pencegahan penyakit sebagai upaya yang relatif hemat dibanding pengobatan. (Humas Pemkot Bandung/Golali.id)
Foto : Humas Pemkot Bandung
