Guna mengentaskan angka kemiskinan di Kota Bandung, yang meningkat dalam masa pandemi Covid-19. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung terus melakukan akurasi data, hal ini dilakukan supaya pemberian bantuan dapat tepat sasaran.
Hal ini dijelaskan Kepala Dinsos Kota Bandung Tono Rusdiantono dalam Bandung Menjawab di Taman Dewi Sartika, Jalan Wastu Kencana Kota Bandung, Kamis 7 Oktober 2021.
“Sekarang intruksi Kemensos yang tadinya updating data itu 6 bulan sekali, berubah jadi 3 bulan sekali, sekarang setiap bulan. Tiap hari dilakukan usulan, perbaikan, dan kelaikan. Memang ini harus sesuai prosedur,” kata Tono Rusdiantono.
Pemutakhiran data angka kemiskinan ini tidak terbatas pada data Kemensos untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi juga untuk warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS (non-DTKS) Kota Bandung.
Bantuan warga non-DTKS
Tono Rusdiantono menjelaskan untuk membantu warga miskin yang tidak masuk dalam non-DTKS, pada masa PPKM Darurat Pemkot Bandung memberikan bantuan Rp500 ribu dengan target 60 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
“Kemarin juga baru saja dibagikan tambahan bagi 60 ribu KPM. Ini semuanya mendapatkan bantuan sosial yang non-DTKS. Persentasenya penyalurannya mencapai 99,80 persen,” jelas Tono Rusdiantono.
Adapun bantuan yang tersalurkan yaitu kepada 59.964 KPM dari 60 ribu target KPM. Sementara sisanya tidak cair, Tono Rusdiantono menyebutkan karena target KPM ada yang meninggal, taraf ekonominya meningkat, dan alasan lainya.
Jumlah warga miskin Bandung
Akibat pandemi Covid-19, jumlah warga miskin per Januari 2021 meningkat 3.000 orang dibandingkan sebelumnya.
Jumlah penambahan warga miskin ini, telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Tadinya 136 ribu sekarang jadi 139 ribu. Kemarin kita juga kerja keras supaya bisa masuk DTKS yang memang betul bisa masuk dan belum terdata di DTKS,” beber Tono Rusdiantono.
Lebih lanjut, Tono Rusdiantono menjelaskan penyebab bertambahnya warga miskin ini, karena pada saat pandemi Covid-19 ini banyak warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), frustasi, maupun tindakan kriminal yang berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Semua terkena imbas termasuk pedagang, pelaku usaha hiburan, dan pasar-pasar. Dikarenakan dalam usahanya tidak ada take and gift (di masa pandemi sulit dilakukan,” terang Tono Rusdiantono.
Hampir seluruh Indonesia
Menurut Tono Rusdiantono, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung. Tetapi juga terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia.
“Peningkatan DTKS di masa pandemi Covid-19 hampir dialami seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk menstabilkan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan,” imbuh Tono Rusdiantono. (*/Golali.id)
Dok : Humas Pemkot Bandung
